Jakarta, Metapos.id – Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) hari ini bersama para mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berbagi inisiatif serta komitmen
dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kebijakan yang inklusif. Bertajuk “Dialog dengan Media: Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia”, dialog ini menyoroti pentingnya pendekatan multipihak dalam memperkuat kebijakan inklusif yang berlandaskan prinsip Gender,Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Sejumlah mitra OMS INKLUSI hadir mendukung dialog media ini yaitu ‘Aisyiyah, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia,
Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan KEMITRAAN.
Kesetaraan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu upaya
strategis adalah penguatan isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam berbagai sektor pembangunan. Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),
khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan.
Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kelompok marjinal dalam
memperoleh hak dan kesempatan yang setara.Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, menekankan bahwa penguatan isu GEDSI bukan hanya tentang memenuhi target statistik, tetapi juga tentang menciptakan perubahan kebijakan yang
berkelanjutan.
“Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu GEDSI menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan,” ujarnya.
Kate Shanahan juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, merupakan kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai target-target tersebut secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“INKLUSI bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI, sehingga dapat mendorong kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Agar tidak ada yang tertinggal
dalam pembangunan,” tambahnya.
Pemerintah sendiri memang telah mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam kebijakan dan program perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan pembangunan.
Namun, harapan ke depan, implementasinya dapat lebih merata dan
berkelanjutan.Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, menggarisbawahi
bahwa meskipun kebijakan nasional telah mengakomodasi isu GEDSI, tantangan tetap masih ada pada tingkat implementasi di lapangan.
“Kami menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa kebijakan yang inklusif dapat diimplementasikan secara maksimal,” jelasnya.
Hal senada juga dinyatakan oleh Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam
mengakses kesempatan yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan. “Kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal
kebijakan, tetapi juga implementasi yang efektif dan merata.
Banyak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghalangi mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat. Melalui Program INKLUSI, kami terus mendorong kebijakan yang memastikan aksesibilitas, non-diskriminasi, dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya,” ujar Joni.
Keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan seluruh
elemen masyarakat. Dengan semangat kolaborasi, setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap
kebutuhan semua kelompok, terutama mereka yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses hak dan kesempatan yang setara.
INKLUSI berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini guna mendorong perubahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan bagi masyarakat
Indonesia yang lebih inklusif dengan bekerja sama dengan 11 Mitra OMS yaitu ’Aisyiyah, Yayasan BaKTI, Institut KAPAL Perempuan, KEMITRAAN, LAKPESDAM PBNU, Migrant CARE, Yayasan
PEKKA, PERMAMPU, PKBI. PR YAKKUM, dan SIGAB.
