Metapos.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, meminta pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga menjadi korban kekerasan di Malaysia.
Charles menilai respons pemerintah perlu dilakukan secara cepat dan terukur. Menurut dia, pendampingan hukum penting dilakukan, namun keselamatan korban dan proses pemulangan juga harus menjadi prioritas.
Sementara itu, Komisi IX terus mengikuti perkembangan kasus tersebut. Lembaga itu juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Di Malaysia, aparat setempat mulai menindaklanjuti laporan yang muncul. Sejumlah orang yang diduga terkait dengan kasus itu telah diamankan untuk proses pemeriksaan.
Kasus tersebut menjadi perhatian luas setelah rekaman dugaan tindakan kekerasan terhadap warga negara Indonesia tersebar di media sosial. Video itu memperlihatkan perlakuan yang diduga mengarah pada tindakan penganiayaan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, perwakilan Indonesia di Johor Bahru langsung melakukan koordinasi. Korban berinisial YY sebelumnya telah menyampaikan pengaduan melalui jalur pelaporan resmi.
Setelah itu, pihak konsulat menjalin komunikasi dengan kepolisian setempat. Tujuannya untuk mempercepat perlindungan dan penanganan terhadap para korban.
Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa aparat telah mengamankan empat orang untuk pemeriksaan awal. Namun, proses penyelidikan masih berlangsung guna memperoleh gambaran menyeluruh atas peristiwa tersebut.
Selain YY, dua korban lain berinisial YA dan SH juga melaporkan dugaan perlakuan serupa. Ketiganya menyebut kejadian itu terjadi dalam rentang akhir 2025 hingga awal 2026.
Usai peristiwa tersebut, para korban diketahui masih berada di wilayah Johor. Karena itu, pemerintah melalui perwakilan Indonesia di Malaysia terus memberikan pendampingan dan perlindungan.
Meski proses hukum masih berjalan, pemerintah tetap mengupayakan langkah pendampingan serta membuka peluang pemulangan korban secara aman ke Indonesia.
