Metapos.id, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumpulkan 200 pelaku industri kelapa sawit yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis dalam agenda Sosialisasi Kewajiban Perpajakan sektor sawit dan produk turunannya. Acara tersebut digelar di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada Jumat, 28 November 2025.
Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kepatuhan pajak dan meningkatkan kontribusi sektor sawit terhadap penerimaan negara.
“Saya sebenarnya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo, kalau Pak Menteri hadir mungkin pendapatan pajaknya bisa meningkat,” ujar Purbaya mengutip siaran pers DJP, Rabu (3/12/2025).
Purbaya juga menyoroti operasi gabungan Kemenkeu dan Polri pada awal November 2025 yang berhasil membongkar penyelundupan produk turunan CPO. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum ini bukan dimaksudkan untuk membuat pelaku usaha resah, melainkan memastikan seluruh kegiatan bisnis tetap patuh aturan.
“Kalau ada kendala, sampaikan pada saya. Kita selesaikan. Yang penting industri sawit terus menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegasnya.
Menurut Purbaya, pemerintah ingin menghadirkan lingkungan usaha yang sehat melalui kebijakan fiskal yang adil bagi dunia usaha sekaligus memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. “Kami berharap kerja sama yang baik agar kontribusi sektor ini bisa lebih optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa pasca terbongkarnya modus penyelundupan ekspor, DJP telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran lain seperti praktik under-invoicing dan penggunaan faktur fiktif atau TBTS.
“Kami mengimbau pelaku usaha untuk melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP mengambil langkah penegakan hukum,” ujar Bimo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola industri sawit agar lebih transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan mampu bersaing secara global.
Acara ini turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Herry Muryanto dan Novel Baswedan, serta perwakilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan RI Dedie Tri Haryadi.
