Metapos.id, Jakarta —
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra sejak akhir November telah mengakibatkan ribuan warga terdampak. Tiga provinsi paling parah adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Meskipun berbagai pihak mendesak, pemerintah pusat belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Upaya evakuasi, pencarian korban, pembukaan akses jalan, serta distribusi bantuan masih terus dilakukan oleh tim gabungan.
776 Korban Meninggal, 564 Orang Belum Ditemukan
BNPB mencatat total 776 warga meninggal dunia dan 564 orang masih hilang hingga Kamis (4/12).
Rincian per provinsi:
Aceh: 277 meninggal, 193 hilang
Sumatra Utara: 299 meninggal, 159 hilang
Sumatra Barat: 200 meninggal, 212 hilang
Aceh Utara Akui Tak Mampu Tangani Bencana Sendiri
Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, resmi mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa skala kerusakan banjir bandang kali ini melebihi bencana tsunami Aceh 2004 karena merusak 27 kecamatan dan 852 desa.
Ismail meminta pemerintah pusat membantu penanganan darurat di wilayahnya.
Desa-Desa di Tapanuli Tengah Masih Terisolir
Bupati Tapanuli Tengah (Masinton Pasaribu) menyebut banyak warga bertahan hidup dengan sumber makanan seadanya, termasuk buah durian di sekitar permukiman, karena akses darat tak bisa dilalui dan bantuan belum menjangkau semua desa.
Masih terjadi kelangkaan kebutuhan dasar seperti listrik, beras, BBM, dan gas elpiji.
Pengungsi Aceh Tamiang Minum Air Keruh
Di Aceh Tamiang, sebagian pengungsi yang terputus akses bantuan terpaksa meminum air sungai maupun genangan hujan yang keruh untuk bertahan hidup. Aparat daerah menyatakan distribusi logistik masih terhambat.
Tiga Wilayah di Aceh Belum Bisa Diakses Darat
Menurut BNPB, akses darat ke Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues masih sulit ditembus. Bantuan diarahkan melalui jalur udara. Sementara Aceh Tamiang sudah bisa dilalui dari Medan.
Kerusakan Lingkungan Jadi Sorotan
Pemerintah menilai faktor kerusakan lingkungan turut memperparah bencana ini. Pemerintah juga tengah menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terseret banjir sebagai bukti aktivitas pelanggaran di kawasan hutan.
