Metapos.id, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama akan mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Bantuan yang disalurkan mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ia menjelaskan, program bansos reguler tersebut akan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mekanisme penyaluran, pemerintah masih menggunakan jalur yang selama ini berjalan, yaitu melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“Rencananya, penyaluran bansos reguler akan dimulai Februari 2026 untuk sekitar 18 juta KPM, termasuk PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Terkait kemungkinan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih, Gus Ipul menyampaikan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut.
Selain soal penyaluran, pemerintah juga berencana melibatkan keluarga penerima manfaat dalam kegiatan koperasi desa. KPM didorong untuk menjadi anggota koperasi agar tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan usaha produktif.
“Melalui koperasi, KPM bisa menjual hasil produksinya dan berpeluang memperoleh sisa hasil usaha di akhir tahun. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga mendorong ekonomi lokal,” kata Gus Ipul.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa rencana pelibatan KPM dalam koperasi desa masih memerlukan kajian lebih lanjut. Pemerintah akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan kesiapan koperasi desa sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh.
