Metapos.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat peran dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menghadapi berbagai bencana di Tanah Air.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menilai aturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan besarnya tanggung jawab BNPB. Ia menyebut, kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut masih terbatas, meski BNPB memegang peran sentral dalam koordinasi penanggulangan bencana secara nasional.
Menurut Abdul, rencana revisi undang-undang tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, Komisi VIII DPR juga telah mengajukan permohonan izin untuk mengusulkan perubahan regulasi guna memperluas kewenangan BNPB.
Dalam revisi UU Penanggulangan Bencana tersebut, DPR mendorong penguatan fungsi koordinasi BNPB hingga ke tingkat daerah, mencakup pemerintah kabupaten/kota serta aparat kepolisian setempat. Keterbatasan kewenangan yang ada selama ini dinilai kerap menghambat percepatan dan efektivitas penanganan bencana di lapangan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, besarnya beban kerja BNPB belum diimbangi dengan fungsi dan kewenangan yang memadai. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR berencana mengusulkan agar revisi UU Penanggulangan Bencana dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Yang kami dorong adalah penguatan BNPB. Tugasnya sangat besar, tetapi kewenangannya masih terbatas sehingga menyulitkan pelaksanaan di lapangan,” kata Abdul.
DPR berharap, dengan masuknya revisi tersebut ke Prolegnas, penguatan sistem penanggulangan bencana dapat dilakukan tanpa perlu membentuk lembaga baru. Optimalisasi peran BNPB dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mewujudkan penanganan bencana yang lebih cepat, efisien, dan responsif di berbagai wilayah.
