JAKARTA,Metapos.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah saat menghadapi pandemi COVID-19 di dalam forum seminar Islamic Development Bank (IsDB) Group Annual Meetings.
Menkeu menjelaskan, pandemi yang mulai merebak pada dua tahun lalu berawal dari masalah kesehatan, kemudian menjadi masalah sosial, hingga berdampak pada sektor keuangan.
“Untuk menghentikan efek domino tersebut, APBN menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi, sekaligus menjadi shock absorber yang melindungi masyarakat dari berbagai guncangan perekonomian,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Senin, 6 Juni.
Menurut Menkeu, dalam kondisi extraordinary tersebut, pemerintah menyusun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Beleid ini memberikan landasan hukum yang kuat agar pemerintah dapat lebih fleksibel, responsif, dan antisipatif dalam penanganan pandemi.
“Hal yang unik dari Indonesia adalah kami merancang bahwa pandemi ini dan semua tindakan extraordinary yang akan kami terapkan untuk membantu orang-orang dari sisi kesehatan, sosial, serta usaha kecil menengah ini hanya memungkinkan untuk tiga tahun,” tuturnya.
Bendahara negara menambahkan, bahwa kebijakan ini tidak bisa terus menerus dilakukan sehingga pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal untuk menyehatkan kembali APBN.
“Kita harus memastikan bahwa dampak yang terjadi karena pandemi akan terkompensasi dan kita harus kembali ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mengurangi kemiskinan dari segi akses kesehatan, layanan pendidikan, serta sebagai jaring pengaman sosial. Itulah tiga hal yang paling penting bagi kami,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan jalan untuk mencapai SDGs tidak akan mudah karena akan muncul berbagai tantangan baru, seperti kenaikan harga pangan dan energi akibat konflik geopolitik. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan instrumennya akan terus siap.
“Ketika ekonomi baik, anda harus memastikan bahwa alat fiskal akan siap dan lebih sehat. Ketika kondisinya sangat buruk, anda menggunakan semua ruang untuk membatasi kerusakan akibat guncangan. Sekali lagi, setiap ruang yang dimiliki, benar-benar harus memastikan bahwa digunakan tepat waktu, fleksibel, tetapi juga akuntabel. Tata kelola yang baik sangat penting,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
