JAKARTA,Metapos.id – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Kalimantan melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Regional Kalimantan.
Agenda tersebut dimaksudkan untuk modernisasi pertanian hulu-hilir (integrated digital farming) guna mendorong optimalisasi produksi dan efisiensi harga pangan dalam jangka menengah panjang, utamanya mendukung ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan sinergi dan inovasi kebijakan adalah kunci ketahanan dan penyelamat ekonomi dari risiko krisis.
“Kami mengajak kepada seluruh elemen pemerintah daerah beserta jajaran, pelaku usaha, dan petani untuk melakukan monitoring secara rutin perkembangan produksi dan distribusi dari hulu ke hilir untuk membangun ketahanan pangan di wilayah Kalimantan dan sekitarnya,” ujar dia dalam keterangan tertulis dikutip Selasa, 13 Desember.
Menurut Dody, Kalsel akan menjadi salah satu provinsi yang akan diandalkan dalam mendukung pasokan bahan pangan di IKN baru sehingga langkah penguatan pengendalian inflasi khususnya beras perlu ditempuh dalam dimensi yang luas.
“Ini merupakan rencana jangka pendek maupun dalam jangka panjang melalui penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan tekanan inflasi yang tinggi saat ini membutuhkan upaya ekstra, diantaranya dengan penguatan intervensi sektor pangan.
“Pengendalian inflasi dan peningkatan produksi pangan perlu dijaga keberlanjutannya untuk jangka panjang melalui pemanfaatan urban dan digital farming. Di samping itu, modernisasi sisi hulu dan hilir pertanian perlu diperkuat dalam meningkatkan produksi pertanian wilayah Kalimantan dan mampu berkontribusi menopang ketahanan pangan IKN baru,” jelasnya.
Untuk diketahui, berbagai langkah strategis turut dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Kalimantan dalam mendukung pelaksanaan GNPIP, seperti hilirisasi produk pertanian, dan penyaluran Program Dedikasi untuk Negeri digital farming.
Mengingat pulau Kalimantan bukan merupakan wilayah sentra produksi pangan, maka setiap provinsi telah melaksanakan perluasan kerjasama antar daerah, terutama dari Jawa dan Sulawesi.
Selanjutnya, peran BUMD Pangan di Kalimantan daerah juga turut diperkuat sehingga dapat membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta turut berperan sebagai stabilisator harga pangan.
Seluruh program strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan, serta memberikan kontribusi pada upaya menjaga kestabilan harga pangan.
