Metapos.id, Jakarta — Amerika Serikat (AS) terus memperkuat kesiapan militernya di kawasan Timur Tengah melalui pengiriman lebih dari 25.000 sistem nirawak atau drone sepanjang 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadapi meningkatnya ancaman penggunaan drone dalam konflik bersenjata.
Untuk mendukung penguatan tersebut, Pentagon telah mengucurkan dana sebesar US$782 juta atau setara sekitar Rp14 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk pengadaan sekaligus pengembangan teknologi nirawak bagi kebutuhan pertahanan militer.
Pengumuman pengiriman disampaikan Pentagon pada Rabu (4/11/2026). Program tersebut mencerminkan perubahan pendekatan militer AS yang kini semakin mengandalkan teknologi tanpa awak untuk meningkatkan kemampuan tempur di berbagai wilayah operasi.
Berdasarkan laporan Anadolu Agency, perangkat yang dikirim terdiri atas lebih dari 1.300 kendaraan udara nirawak atau unmanned aerial vehicle (UAV) untuk serangan satu arah. AS juga memasok lebih dari 100 kapal permukaan dan bawah laut tanpa awak serta lebih dari 24.000 perangkat penangkal drone.
Ribuan sistem anti-drone tersebut difungsikan sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi pasukan AS dari kemungkinan serangan menggunakan pesawat nirawak milik pihak lawan.
Dalam pelaksanaannya, distribusi teknologi tersebut dikelola melalui Direct Reporting Portfolio Manager for Unmanned Systems (DRPM-UxS). Adapun koordinasi pertahanan terhadap ancaman drone melibatkan Joint Interagency Task Force 401.
AS Ubah Strategi Pengadaan Persenjataan
Pentagon menilai program ini menjadi bagian dari pembaruan strategi pengadaan alutsista. Pemerintah AS ingin memangkas waktu pengadaan sekaligus mendorong produksi sistem nirawak secara massal dengan biaya yang lebih kompetitif.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan teknologi bagi komandan militer dalam menjalankan operasi di lapangan. Pemanfaatan perangkat nirawak yang lebih ekonomis juga dinilai mampu menekan ketergantungan terhadap persenjataan konvensional yang membutuhkan biaya besar.
“Di bawah arahan Wakil Menteri (Pete) Hegseth, kami bergerak dengan kecepatan pertempuran modern untuk melengkapi pasukan kami dengan kekuatan yang menentukan dan terjangkau,” kata CEO Project Agincourt sekaligus DRPM-UxS, Owen West.
Sejalan dengan pengembangan tersebut, Pentagon turut mengusulkan pembentukan Autonomous Warfare Command (AUTOWARCOM). Struktur komando tempur bintang empat ini dirancang untuk memperkuat koordinasi dan pengembangan operasi berbasis teknologi otonom.
Komando tersebut ditargetkan mulai menjalankan tugas pada 1 Oktober 2027.
Penguatan kemampuan nirawak tidak hanya difokuskan di Timur Tengah. AS juga berencana memperluas penerapan teknologi serupa untuk mendukung pasukan militernya di kawasan Indo-Pasifik, Eropa, dan wilayah operasi Pasukan Gabungan AS lainnya.
Pentagon memastikan pasokan sistem nirawak untuk Komando Pusat AS atau United States Central Command (CENTCOM) masih akan berlanjut. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Washington dalam meningkatkan kesiapan pertahanan dan menghadapi perkembangan ancaman di medan perang.
