Metapos.id, Jakarta – Integrasi jaringan jalan tol dinilai menjadi salah satu kunci untuk menekan biaya logistik sekaligus memperkuat daya saing perekonomian Indonesia.
Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan pengembangan jalan tol ke depan tidak cukup hanya berfokus pada penambahan panjang ruas.
Menurutnya, jaringan yang telah terbangun perlu dioptimalkan agar berbagai ruas jalan tol dapat terhubung dalam satu ekosistem yang mendukung kelancaran distribusi barang.
“Bicara mengenai jalur logistik, maka nomor satu yang paling penting itu adalah konektivitas. Kalaupun itu bergantung pada jalan tol, maka konektivitas jalan tolnya harus dipastikan supaya jalur logistik menjadi lebih cepat dan lebih murah. Yang paling penting secara fisik harus mulus, jangan sampai sedikit-sedikit ada gerbang untuk pembayaran,” jelas Bambang kepada awak media.
Menurut Bambang, konektivitas tersebut juga perlu didukung sistem transaksi yang sederhana agar perjalanan logistik tidak terhambat oleh pembayaran berulang ketika melewati ruas yang dikelola badan usaha berbeda.
“Kita juga berharap semua pengelola jalan tol bisa membuat sistem yang memudahkan pengguna. Jadi, tidak hanya fokus pada kebutuhan masing-masing dengan gerbang tol yang terpisah-pisah, tetapi dapat bekerja sama dalam satu lajur dan membagi pendapatan secara proporsional sesuai besaran investasi. Dengan demikian, perbedaan tarif tidak akan mengganggu pengguna dari sisi logistik,” ujarnya.
Ia menilai integrasi jaringan masih menghadapi tantangan berupa kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya mengikat seluruh pihak.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyediakan payung hukum yang menempatkan integrasi jalan tol sebagai kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan bisnis masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN, Bambang mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan menyiapkan wadah kolaborasi sekaligus kepastian regulasi yang dapat menjadi insentif nonfiskal bagi investor.
Integrasi Dimulai dari Proses Lelang
Menurut Bambang, konsep integrasi sebaiknya sudah dipertimbangkan sejak proses lelang proyek jalan tol.
Skemanya dapat berupa penggabungan ruas atau bundling dan subsidi silang atau cross-subsidy. Ruas yang memiliki potensi komersial tinggi dapat dipadukan dengan akses strategis menuju pelabuhan yang memiliki tingkat pengembalian investasi lebih rendah.
“Harus ada pemahaman bahwa efektivitas dan potensi bisnis jalan tol hanya akan membaik kalau konektivitasnya terwujud. Ke depan, setiap bidding perlu mengombinasikan ruas yang potensial dengan ruas yang sangat dibutuhkan, seperti akses menuju pelabuhan. Tugas penyusun proses lelang adalah memastikan Return on Investment (ROI) tetap terpenuhi, sementara misi pembangunan, khususnya untuk mendorong logistik, juga tercapai,” ujar Bambang.
Ia mengingatkan, tanpa integrasi yang kuat, jaringan jalan tol berisiko tetap terfragmentasi dan belum mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal.
Kondisi tersebut berpotensi mempertahankan tingginya biaya logistik sekaligus meningkatkan beban pemerintah untuk memelihara jalan arteri yang digunakan kendaraan logistik.
Bambang mencontohkan masih adanya angkutan logistik, termasuk kendaraan over dimension over loading (ODOL), yang menggunakan jalan arteri non-tol karena konektivitas menuju jaringan tol belum optimal.
“Membereskan integrasi tidak cukup hanya di jalannya, tetapi juga dalam perencanaan wilayah dan tata ruang. Saat membangun kawasan industri atau pusat pergudangan, lokasinya harus terkoneksi dengan jalan tol atau fasilitas kereta api. Pemerintah juga harus menegakkan aturan bahwa jalan tertentu tidak dapat dilalui kendaraan berat. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan anggaran dua kali: memperbaiki jalan arteri yang rusak sekaligus membujuk pengembang masuk ke proyek jalan tol menuju pelabuhan,” tuturnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem jalan tol juga menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang digelar Asosiasi Tol Indonesia (ATI) pada Rabu (12/8/2026).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan perlunya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelarasan ekosistem jalan tol.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah, BUJT, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya harus bergerak dalam arah yang sama,” tegas Dody Hanggodo.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menambahkan bahwa pengembangan industri jalan tol perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan publik dan keberlanjutan usaha.
“Kami ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri,” ujarnya.
FGD tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Rivan A. Purwantono, Prof. Rhenald Kasali sebagai moderator, serta Dr. Muhammad Chatib Basri dan Prof. Bambang Brodjonegoro sebagai narasumber.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, BUJT, asosiasi, akademisi, lembaga pembiayaan, legislatif, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas penyelarasan kebijakan, regulasi, serta peningkatan kualitas pelayanan jalan tol.
Pada akhirnya, integrasi jaringan jalan tol diharapkan tidak hanya memperlancar perjalanan pengguna, tetapi juga menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, hingga dry port secara lebih efisien sehingga biaya logistik dapat ditekan dan daya saing ekonomi nasional semakin kuat.
