Metapos.id, Jakarta – Pemerintah melalui Istana Negara membantah informasi yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan kabar tersebut tidak sesuai fakta. Informasi itu sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial dan menyebut Haji Isam mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin penanganan karhutla.
“Nggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” kata Prasetyo saat ditemui di JCC, dikutip dari berbagai sumber , Minggu (23/8/2026).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah mengajak seluruh elemen untuk ikut terlibat dalam upaya mengatasi karhutla. Meski demikian, ia menegaskan tidak ada keputusan yang menunjuk Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran tersebut.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ,” ujarnya.
Di sisi lain, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan kebakaran hutan dan lahan telah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Total area yang terbakar tercatat sekitar 72.798,73 hektare.
Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah dengan area karhutla paling luas, mencapai 38.310,89 hektare. Posisi berikutnya ditempati Riau dengan 16.249,24 hektare dan Kalimantan Selatan sebesar 8.019,62 hektare.
Adapun rincian luas lahan yang terbakar berdasarkan data BNPB yakni:
1. Kalimantan Barat: 38.310,89 hektare
2. Riau: 16.249,24 hektare
3. Kalimantan Selatan: 8.019,62 hektare
4. Kalimantan Tengah: 7.634,46 hektare
5. Sumatera Selatan: 1.926,23 hektare
6. Jambi: sekitar 658,29 hektare
Secara keseluruhan, luas lahan yang terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 72.798,73 hektare.
Dalam upaya pemadaman, sebanyak 57.267 personel satgas darat telah diterjunkan ke sejumlah wilayah. Rinciannya, 10.010 personel berada di Kalimantan Barat, 10.700 di Kalimantan Tengah, 1.408 di Kalimantan Selatan, 17.764 di Riau, 5.818 di Jambi, dan 11.567 personel di Sumatera Selatan.
Pemerintah pun terus mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mencegah meluasnya karhutla sekaligus mempercepat penanganan di daerah yang terdampak.






