Metapos.id, Jakarta – Penjelasan Komnas Perempuan mengenai kasus penyekapan perempuan berinisial YTR memunculkan beragam respons dari masyarakat. Lembaga tersebut menyatakan perkara itu belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan berpendapat komunikasi yang disampaikan seharusnya lebih menitikberatkan pada kondisi korban yang diduga mengalami kekerasan dan kehilangan kebebasan dalam waktu lama.
YTR yang berusia 29 tahun diduga menjadi korban penyekapan selama bertahun-tahun. Selama itu, korban disebut mengalami penganiayaan berulang hingga menderita luka serius dan gangguan pada penglihatannya.
Komnas Perempuan menjelaskan bahwa Konvensi Menentang Penyiksaan mensyaratkan adanya keterlibatan aparat atau pejabat negara. Oleh sebab itu, lembaga tersebut menilai kasus yang dialami YTR belum memenuhi unsur penyiksaan sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai penjelasan tersebut memicu polemik. Mereka berpandangan penyampaian informasi kepada publik sebaiknya diawali dengan penegasan dukungan terhadap korban, sebelum menguraikan aspek hukum yang menjadi dasar penilaian.
Berdasarkan informasi yang terungkap, kasus ini bermula setelah korban berkenalan dengan terduga pelaku melalui aplikasi kencan pada 2024. Hubungan keduanya kemudian berlanjut hingga tinggal bersama di beberapa lokasi.
Dalam proses penyelidikan, polisi menduga pelaku mengendalikan hampir seluruh aktivitas korban. Selain itu, korban disebut tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan tempat tinggal selama berada bersama pelaku.
Penyidik juga menduga pelaku berulang kali melakukan kekerasan fisik menggunakan berbagai benda. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh.
Sementara itu, polisi menduga tindakan pelaku dipengaruhi rasa cemburu, persoalan pribadi, serta tekanan pekerjaan. Aparat kemudian menangkap pelaku setelah korban menjalani perawatan medis di rumah sakit.
Kasus ini terungkap ketika tenaga kesehatan menemukan kondisi korban yang dinilai mencurigakan. Setelah itu, pihak rumah sakit segera melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Polemik yang berkembang akhirnya tidak hanya berkaitan dengan definisi penyiksaan dalam hukum internasional. Sejumlah kalangan juga menilai peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi publik yang tetap berlandaskan hukum, sekaligus menunjukkan empati dan keberpihakan terhadap korban kekerasan.
