Metapos.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam beberapa waktu terakhir.
Tito mengatakan pemerintah selama ini rutin memberikan pembinaan kepada kepala daerah. Namun, menurut dia, keputusan dan tindakan tetap bergantung pada masing-masing individu.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah menghadiri rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Selain pembinaan, muncul usulan untuk meningkatkan dukungan anggaran operasional bagi kepala daerah.
Tito menilai gagasan itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut belum tentu mampu menekan risiko penyimpangan.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan pernah mengajukan konsep insentif yang dikaitkan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai pendekatan tersebut dapat mendorong kepala daerah bekerja lebih aktif, sekaligus mencari peluang peningkatan pendapatan daerah secara sah dan terukur.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu membuka ruang bagi sistem penghargaan yang mengacu pada capaian kinerja.
Meski begitu, Tito menekankan bahwa insentif tidak otomatis menurunkan praktik korupsi.
Di sisi lain, pengawasan serta perbaikan tata kelola tetap menjadi langkah penting untuk memperkuat pencegahan.
