Metapos.id, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan alasan pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Menurut Tito, Mirwan melakukan pelanggaran karena berpergian ke luar negeri untuk ibadah umrah tanpa memperoleh izin dari Mendagri.
“Beliau berangkat umrah pada 2 Desember tanpa surat izin resmi dari Kemendagri,” ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
Keberangkatan Mirwan dilakukan saat Aceh Selatan sedang berada dalam kondisi darurat akibat banjir dan longsor. Atas pelanggaran tersebut, Tito menetapkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Mirwan selama tiga bulan mulai Selasa (9/12).
Tito mengungkapkan bahwa pemeriksaan telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri pada Senin (8/12), dan Mirwan terbukti melanggar Pasal 76 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Ketentuannya jelas, kepala daerah tidak boleh bepergian ke luar negeri tanpa izin. Sanksinya tertuang di Pasal 77, berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan,” tegas Tito.
Sebelumnya, Mirwan diketahui mengajukan izin ke Pemerintah Provinsi Aceh pada 22 November untuk umrah. Namun setelah banjir dan tanah longsor terjadi pada 24–30 November dan status tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur Aceh pada 27 November, izin tersebut tidak disetujui.
Mirwan sempat kembali dari Jakarta ke Banda Aceh untuk penanganan bencana, tetapi tetap memilih berangkat umrah pada 2 Desember melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.
Setelah kabar keberangkatan itu tersebar, Tito langsung menghubungi Mirwan untuk meminta kepulangannya ke Indonesia dan memastikan status izinnya.
“Beliau bilang sudah pernah mengajukan izin. Namun karena Gubernur tidak menyetujui dan izin dari Kemendagri belum ada, maka itu termasuk pelanggaran,” terang Tito.
