JAKARTA,Metapos.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan secara resmi baru saja meluncurkan country platform sebagai bagian dari upaya mekanisme transisi energi atau energy transition mechanism (ETM) di Indonesia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, country platform dirilis dengan menggandeng Bank Pembangunan Asia (asian development bank/ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
“Ini merupakan momentum penting untuk mendorong seluruh anggota dan negara lain untuk menjalankan komitmen pembiayaan iklim mereka dengan inisiatif yang nyata dan dapat diimplementasikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di side event G20, Jumat, 15 Juli.
Menurut Febrio, ETM adalah rencana ambisius yang dapat mendorong peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi energi menuju emisi nol bersih dengan cara yang adil dan terjangkau di 2060 atau dipercepat.
“Indonesia menaruh prioritas tertinggi pada transisi energi bersih. Melalui transisi ini kita perlu memastikan bahwa perekonomian dapat terus tumbuh dan memerlukan lebih banyak energi dan listrik, namun pada saat yang sama harus mengurangi emisi,” tuturnya.
Febrio menambahkan, untuk mengatasi hal ini dibutuhkan kombinasi dari upaya pensiun dini (early retirement) pembangkit listrik tenaga batu bara dan secara bersamaan, melakukan pengembangan energi terbarukan.
“Early retirement akan dilaksanakan secara terukur dan bertahap dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah memastikan bahwa transisi ini tetap terjangkau (affordable) bagi masyarakat, dunia usaha, dan juga bagi APBN,” tegas dia.
Sebagai informasi, ETM terdiri dari dua skema. Pertama, skema Fasilitas Pengurangan Emisi (carbon reduction facility/CRF) digunakan untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di Indonesia.
Sementara, skema kedua adalah fasilitas energi bersih (clean energy facility /CEF) ditujukan untuk mengembangkan atau menginvestasikan pembangunan fasilitas energi hijau.
Mekanisme ini diharapkan menjadi solusi bersama bagi masyarakat, investor, perekonomian daerah, dan lingkungan.
“Untuk sampai pada level implementasi, pengaturan dalam mekanisme tersebut harus didefinisikan dengan baik, termasuk lembaga yang berpartisipasi, instrument pembiayaan, tantangan, dan manfaat atau kerugian keuangan dan ekonomi yang diharapkan,” sambung Febrio.
Anak buah Sri Mulyani itu menerangkan pula bahwa country platform untuk ETM menjadi kerangka yang menyediakan kebutuhan pembiayaan dalam mempercepat transisi energi nasional dengan memobilisasi dana yang bersumber dari publik dan swasta secara berkelanjutan.
Untuk memastikan efektivitasnya, country platform ETM dapat disesuaikan dan diadaptasi berdasarkan konteks lokalitas dan kebutuhan masing–masing negara sesuai dengan spesifikasi, prioritas, dan peraturannya.
Sumber investasi country platform Indonesia akan berasal dari pembiayaan campuran (blended finance) melalui PT SMI, termasuk filantropis, lembaga pembangunan bilateral atau multilateral, dan lembaga pembiayaan iklim.
“Country platform ETM akan menjadi salah satu deliverable nyata dalam Presidensi G20 Indonesia. Kita akan terus berupaya untuk menjadi contoh bagi negara lain dan berharap agar komitmen yang sama dapat diimplementasikan oleh negara dan mitra pembangunan lain di kawasan dan global,” tutup Febrio.
