Metapos.id, Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai mengalami jarak dibandingkan sebelumnya.
Penilaian tersebut disampaikan di tengah safari politik Jokowi ke sejumlah daerah untuk memperkenalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Terbaru, Jokowi melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menerima gelar kehormatan Sesepuh Raja-Raja Timor dalam sebuah kegiatan budaya di Kota Kupang.
Menurut Ray, salah satu tanda yang terlihat adalah perubahan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026. Berbeda dari sidang sebelumnya, Gibran tidak lagi duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo.
Selain itu, Ray menyoroti bergabungnya sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai pengkritik Jokowi ke dalam pemerintahan Prabowo. Di antaranya Mohammad Jumhur Hidayat yang menjabat Menteri Lingkungan Hidup serta Said Iqbal yang ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Di sisi lain, Ray menilai figur-figur yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi mulai berkurang perannya di dalam kabinet. Ia juga memperkirakan dinamika politik dapat semakin berkembang apabila terjadi pergantian Kapolri dalam waktu mendatang.
Ray turut menyinggung sikap Prabowo yang dinilai tidak banyak memberikan respons terhadap polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi. Menurutnya, isu tersebut tidak memberikan keuntungan politik secara langsung bagi Prabowo sehingga tidak menjadi fokus pemerintah.
Indikasi lain yang disoroti adalah semakin jarangnya Jokowi dan Prabowo tampil bersama dalam sejumlah agenda kenegaraan. Salah satunya saat Jokowi tidak menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 yang disebut karena tidak menerima undangan.
Ray juga menyinggung kabar yang menyebut Jokowi memilih tetap berada di Solo dan tidak mengambil posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Meski demikian, seluruh penilaian tersebut merupakan pandangan pengamat dan belum ada pernyataan resmi dari Jokowi maupun Prabowo terkait dugaan merenggangnya hubungan politik keduanya.
