Metapos.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK SNBT 2026. Oleh sebab itu, ia meminta sistem pengawasan segera diperkuat dan diperbarui.
UTBK 2026 telah dimulai sejak 21 April 2026. Meski begitu, panitia menemukan sejumlah pelanggaran di berbagai wilayah.
Bentuk kecurangan yang terdeteksi cukup beragam. Di antaranya penggunaan joki dengan identitas palsu, pemalsuan dokumen, hingga pemakaian alat komunikasi tersembunyi.
Selain itu, beberapa peserta sengaja datang terlambat. Mereka diduga memanfaatkan situasi agar petugas lengah.
Panitia juga mencatat ribuan peserta diduga melanggar aturan. Sementara itu, dugaan keterlibatan sindikat joki masih dalam proses penyelidikan.
Jika terbukti bersalah, pelaku terancam sanksi pidana. Karena itu, pengawasan dinilai harus semakin ketat.
Menurut Puan, pola kecurangan yang terus berulang menunjukkan persoalan serius dalam dunia pendidikan. Apalagi, metode yang digunakan kini semakin canggih.
Ia menilai kasus tersebut bukan hanya soal pelanggaran saat ujian. Namun, hal itu juga berkaitan dengan cara generasi muda memandang sukses dan kejujuran.
Pada tahun ini, lebih dari 871 ribu peserta mengikuti UTBK. Mereka bersaing memperebutkan sekitar 260 ribu kursi di perguruan tinggi negeri.
Karena itu, Puan menegaskan seleksi masuk PTN harus menjunjung prinsip keadilan. Selain itu, sistem seleksi wajib menjaga meritokrasi dan kemampuan akademik.
Ia juga meminta pemerintah menutup seluruh celah kecurangan. Langkah itu bisa dilakukan melalui pembaruan teknologi dan evaluasi menyeluruh.
Dengan upaya tersebut, ruang manipulasi diharapkan semakin terbatas. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi bisa tetap terjaga.
Puan menambahkan budaya kejujuran akademik harus dibentuk sejak dini. Dengan begitu, nilai integritas tidak hanya diterapkan saat ujian berlangsung.
