Metapos.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perbincangan publik. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas gizi. Namun di sisi lain, muncul anggapan bahwa MBG berpotensi menjadi pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Meski menuai pro dan kontra, MBG dinilai sebagai kebijakan sosial yang bersifat fundamental dan tidak semestinya dihentikan. Justru, di tengah dinamika ekonomi global yang sulit diprediksi, program ini dianggap semakin relevan.
Pengamat kebijakan publik Fakhrido Susilo, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik President University sekaligus Direktur Eksekutif lembaga riset Kiprah, menilai bahwa gejolak ekonomi tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara lain.
“Dinamika ekonomi global ini tidak hanya dirasakan Indonesia. Seluruh negara juga mengalaminya, seperti India, Brasil, hingga Amerika Serikat. Tapi tanggung jawab sosial negara tetap berjalan dan mereka tidak menghentikan program makan siang bagi anak-anak,” ujar Fakhrido.
Menurutnya, pemerintah memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk merespons tantangan ekonomi tanpa harus mengorbankan program MBG. Ia menilai MBG justru merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia.
Fakhrido juga menyoroti kondisi sosial di Indonesia, di mana banyak orang tua harus bekerja dengan lebih dari satu profesi. Situasi tersebut kerap membuat perhatian terhadap pemenuhan gizi anak menjadi terbatas.
“Banyak orang tua bekerja dari pagi sampai malam, bahkan punya dua pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini, perhatian terhadap gizi anak sering terabaikan. Kehadiran MBG meringankan beban orang tua dan memastikan anak tetap mendapat asupan bergizi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa MBG tidak hanya berkaitan dengan rasa kenyang, melainkan berpengaruh langsung terhadap kualitas berpikir anak.
“Kalau fondasi gizinya lemah sejak dini, intervensi di pendidikan tinggi tidak akan efektif. Tanpa gizi yang baik, skor PISA sulit meningkat dan target Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi wacana,” katanya.
Meski mendukung keberlanjutan MBG, Fakhrido mendorong adanya perbaikan dari sisi efisiensi dan tata kelola anggaran. Ia menilai pemerintah perlu melibatkan lembaga riset independen untuk melakukan evaluasi dampak secara menyeluruh.
“Pemerintah perlu melakukan impact evaluation. Apakah MBG benar-benar meningkatkan kehadiran sekolah, kemampuan kognitif anak, dan berdampak pada UMKM serta koperasi lokal. Studi komparatif dengan negara seperti India dan Brasil juga penting, karena selama ini riset tentang MBG masih sangat minim,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan oleh pakar dan edukator kesehatan dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes. Ia menilai MBG sebagai solusi konkret untuk mendekatkan akses anak-anak terhadap makanan bergizi, sekaligus berpotensi menggerakkan ekonomi berbasis pangan lokal.
“Kehadiran program MBG ini sebenarnya untuk memudahkan akses anak terhadap makanan bergizi,” kata dr. Rita.
Ia menekankan pentingnya variasi menu dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, program ini tidak boleh hanya terpaku pada menu tertentu, tetapi harus memanfaatkan kekayaan pangan lokal yang tersedia di berbagai daerah.
“Kalau kita fokus pada pangan lokal, keragaman pangan anak meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, dan pendapatan masyarakat ikut naik. Dampak ekonominya nyata,” tambahnya.
Pemanfaatan bahan lokal juga dinilai dapat menjawab isu efisiensi anggaran. dr. Rita menyebut Indonesia memiliki ratusan jenis buah, sayur, sumber karbohidrat, protein, dan kacang-kacangan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Sayur saja ada 228 jenis, buah hampir 400 jenis. Kita tidak akan kekurangan bahan pangan kalau ini dieksplorasi dengan baik. Tidak akan ada cerita kekurangan stok karena MBG,” pungkasnya.
