Jakarta,Metapos.id – Perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024 diproyeksi akan turut mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono Moegiarso mengatakan, Pemilu akan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,25 persen.
“Konsumsi masyarakat pasti akan terdorong naik, sehingga kita berharap ada tambahan PDB baik 2023 maupun 2024. Mungkin antara 0,2 persen sampai 0,25 persen kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita,” jelas Susiwijono.
Susiwijono menyampaikan kontribusi tersebut juga akan tercemin dalam Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang merupakan salah satu pembentuk PDB.
“Kalau bicara mengenai politik pasti di konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT). Nah LNPRT ini kita proyeksikan di 2023 ini mungkin naik antara 4,5 persen sampai 5 persen dan di 2024 mestinya lebih tinggi karena lebih panjang periodenya sekitar 6,5 persen sampai 7 persen,” jelasnya.
Di tengah melambatnya kondisi perekonomian global, perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tetap terjaga dan tumbuh positif sebesar 4,94 persen pada kuartal 3-2023.
Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi (PMTB) menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, dimana Konsumsi Rumah Tangga tumbuh di 5,1 persen dan Investasi (PMTB) tumbuh sebesar 5,8 persen pada kuartal 3-2023.
“Dengan pertumbuhan di 4,9 persen (yoy) di kuartal 3 tapi (ctc)-nya 5,05 persen, kita masih yakin pemerintah di 2023 full year masih bisa tumbuh di atas 5 persen,” ujar Suswijono.
Dalam mendorong ketahanan dan kebangkitan ekonomi, Pemerintah telah menyediakan berbagai strategi kebijakan ekonomi.
Dari sisi konsumsi rumah tangga, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan sosial di antaranya yakni tambahan bantuan pangan beras sebesar 10kg/KPM pada Desember 2023 dengan sasaran 21,3 juta KPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200.000 per bulan selama November-Desember 2023 dengan sasaran 18,8 juta KPM.
Untuk penguatan UMKM di tengah suku bunga tinggi, pemerintah mempercepat KUR melalui weekend banking agar penyerapan penyaluran KUR lebih optimal dan dapat mencapai target Rp297 triliun.
“Dengan tambahan dua bantuan kepada masyarakat ini, kita berharap bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga mengendalikan inflasi, terutama nanti kita dalam rangka komponen konsumsi rumah tangga yang akan kita jaga,” tutur Susiwijono.
Sedangkan dari sisi Investasi (PMTB), sektor bangunan menjadi komponen PMTB terbesar yakni 74 persen, salah satunya dari Bangunan Tempat Tinggal dengan share 19,9 persen.
Untuk itu, Pemerintah menyentuh di sisi sektor Perumahan dengan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Susiwjono juga menyampaikan ada beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam mendorong peningkatan eskpor, di antaranya dengan pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, membuka peluang pasar-pasar baru seperti non traditional market, serta memperkuat kerja sama perdagangan.
