Metapos.id, Jakarta – Mahkamah Internasional (ICJ) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap etnis Rohingya. Majelis hakim menilai terdapat unsur kesengajaan untuk memusnahkan sebagian besar kelompok minoritas tersebut.
Putusan ini dibacakan setelah melalui proses pemeriksaan oleh majelis hakim dari sejumlah negara. Keputusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum internasional terhadap kejahatan genosida.
Hakim Yuji Iwasawa menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa Myanmar memiliki tujuan untuk menghilangkan sebagian populasi Rohingya.
ICJ juga mengungkap dugaan pemusnahan bukti secara besar-besaran. Selain itu, pemerintah Myanmar dinilai tidak melakukan penyelidikan, penuntutan, maupun pemberian hukuman secara memadai terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Majelis hakim turut membahas operasi militer Myanmar yang diklaim sebagai upaya memberantas kelompok pemberontak. Namun, dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa aparat militer memisahkan warga sipil dari orang-orang yang dicurigai sebagai anggota kelompok bersenjata.
Kendati demikian, putusan tersebut tidak serta-merta membuka jalan bagi pengungsi Rohingya untuk kembali ke Myanmar dengan jaminan keselamatan. ICJ juga tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman penjara secara langsung kepada para pejabat militer Myanmar.
Kewenangan ICJ terbatas pada penyelesaian sengketa hukum antarnegara. Sementara itu, proses peradilan terhadap individu berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Walaupun tidak dapat langsung mengeksekusi hukuman pidana, keputusan ICJ berpotensi meningkatkan tekanan internasional terhadap Myanmar. Putusan tersebut juga dapat menjadi landasan bagi upaya diplomatik dan penegakan hukum melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kasus ini berkaitan dengan operasi militer Myanmar pada 2017 yang menewaskan ribuan warga Rohingya. Kekerasan tersebut turut memaksa lebih dari 700.000 orang meninggalkan kampung halaman dan mencari perlindungan di Bangladesh.
Di sisi lain, Myanmar tetap menolak tuduhan yang disampaikan Gambia dalam perkara tersebut. Pemerintah Myanmar berdalih operasi militer saat itu merupakan respons terhadap serangan kelompok bersenjata.






