Jakarta, Metapos.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta perusahaan migas asal Italia, ENI, untuk mempercepat pengembangan proyek migas agar memenuhi target lifting minyak dan gas bumi.
“Salah satu contohnya adalah ENI. Kalau jadi 2029 rencana proyeknya selesai, tapi kita minta dimajukan menjadi tahun 2028, itu akan menghasilkan kurang lebih sekitar 1.500 mm gas dan 90 ribu barel konsentrat,” ujar Bahlil yang dikutip Jumat, 2 Mei.
Dikatakan Bahlil, saat ini ENI menyiapkan dua Proyek Strategis Nasional, yaitu Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan cadangan 2,67 TCF gas dan 66 juta barel minyak, serta Geng North dengan cadangan 5,3 TCF gas. Investasinya pun signifikan yakni sebesar 3,7 miliar dolar AS untuk Southern Hub (IDD) dan 11,4 miliar dolar AS untuk Northern Hub.
Selain mempercepat proyek baru, optimalisasi sumur-sumur tua (idle well) juga menjadi perhatian.
Tak hanya ke ENI, Bahlil juga melakukan kunjungan ke Pertamina Hulu Mahakam. Dalam kunjungan tersebut Bahlil melihat langsung operasi produksi bahkan proses peningkatan lifting dari sumur-sumur yang telah lama berproduksi.
“Kita tadi ke Pertamina Hulu Mahakam dan kita ngecek sekalipun ini memang sumur-sumur tua, tapi mereka masih mampu mempertahankan lifting (gas) dan bisa mendongkrak dari asumsi awal yang turunnya kurang lebih sekitar 200-300 mmscfd, sekarang sudah naik menjadi 400 sampai dengan 500 mmscfd,” tambahnya.
Untuk mendukung percepatan produksi, Bahlil bilang penyederhanaan perizinan juga menjadi salah satu fokus penting Pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi migas.
Bahlil menilai, regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit akan memudahkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di lapangan.
Bahlil menjelaskan bahwa selama ini para kontraktor kerap mengeluhkan rumitnya proses perizinan yang justru menghambat kinerja dan memperlambat proses produksi. Untuk itu, Kementerian ESDM bekerja sama dan meminta Pemerintah Daerah, termasuk kepada Gubernur, untuk dapat mendukung percepatan proses perizinan di tingkat lokal.
