Metapos id, Jakarta – Polemik soal pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh kembali mencuat dan dinilai tak bisa dihindari oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mantan Menkopolhukam era Presiden Joko Widodo, Mahfud MD, menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Mahfud menilai, lembaga antirasuah seharusnya tidak menunggu laporan resmi jika ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran.
Ia merujuk pada analisis pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut adanya indikasi utang kepada Tiongkok bisa berujung pada tukar guling pembangunan pangkalan militer di Laut Natuna Utara. Selain itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, juga menduga adanya praktik mark up dalam proyek kereta cepat yang membengkak dari 17 juta dolar AS menjadi 52 juta dolar AS.
“Kalau ada hal seperti itu, tidak perlu menunggu laporan. Otomatis harus diselidiki, dan jangan ditolak dengan alasan laporan tidak masuk akal,” tegas Mahfud MD dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada 17 Oktober 2025.
