Metapos.id, Jakarta – Pemerintah Greenland kembali menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk ambisi Amerika Serikat (AS) untuk menguasai pulau di kawasan Arktik tersebut. Otoritas setempat menilai bahwa pengambilalihan wilayah oleh negara mana pun tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun, seraya menegaskan komitmen untuk memperkuat pertahanan melalui kerja sama dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Dalam pernyataan resmi yang dikutip AFP, Senin (12/1/2026), pemerintah wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark itu menyebut keinginan AS untuk mengambil alih Greenland bertolak belakang dengan sikap seluruh koalisi pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan menyusul kembali mencuatnya pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengindikasikan ambisi Washington terhadap wilayah tersebut.
Sikap penolakan juga sebelumnya telah disuarakan oleh partai-partai politik di Greenland. Mereka menegaskan tidak ingin berada di bawah kendali Amerika Serikat, terutama setelah Trump membuka kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebut wilayah yang kaya akan sumber daya mineral itu.
Ancaman tersebut disampaikan Trump pada Jumat malam (9/1) waktu setempat, ketika ia menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan bertindak terhadap Greenland, suka atau tidak suka.” Pernyataan itu memicu kekhawatiran di sejumlah negara Eropa dan mendorong para sekutu untuk mulai menyiapkan respons bersama.
Para pemimpin dari lima partai di parlemen Greenland pun menegaskan aspirasi rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Mereka menyatakan bahwa masyarakat Greenland tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat maupun Denmark, melainkan tetap mempertahankan identitas sebagai bangsa Greenland yang berdaulat.
Di sisi lain, pernyataan Trump tersebut menuai reaksi keras dari Denmark serta sejumlah negara Eropa lainnya. Greenland dipandang memiliki posisi strategis di kawasan Arktik dan Amerika Utara, serta menjadi lokasi pangkalan militer AS sejak Perang Dunia II, sehingga isu penguasaan wilayah ini dinilai sangat sensitif dan berpotensi memicu ketegangan geopolitik.
