Metapos.id, Jakarta – Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan industri perfilman nasional agar mampu menjadi salah satu penggerak baru perekonomian Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/2/2026). Ia menekankan pentingnya pengembangan industri film yang dilakukan secara objektif, terukur, dan berorientasi pada dampak ekonomi yang nyata bagi bangsa dan negara.
Menurut Lamhot, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa industri film memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas produksi hingga distribusi film mampu menggerakkan berbagai sektor pendukung, mulai dari rumah produksi, jaringan bioskop, hingga pelaku industri kreatif lainnya.
RDP tersebut juga menghadirkan sutradara Angga Dwimas Sasongko sebagai perwakilan Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI). Dalam pertemuan itu, Komisi VII menyoroti masih adanya ketimpangan distribusi film nasional, terutama terkait keterbatasan jumlah layar bioskop di berbagai daerah.
Dari 517 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi, masih banyak wilayah yang belum memiliki akses terhadap layar lebar. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang perlu dicarikan solusi secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perfilman nasional.
Sebagai alternatif solusi, DPR RI mendorong pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah daerah, seperti aula atau gedung pertemuan, untuk dijadikan ruang pemutaran film nasional, khususnya di daerah yang belum memiliki bioskop.
Selain persoalan infrastruktur, Komisi VII juga menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap film nasional. Saat ini, sekitar 70 persen layar bioskop masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
DPR RI berharap masyarakat di kawasan Indonesia bagian timur dapat memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati karya perfilman nasional.
Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem perfilman nasional sebagai sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.
