Metapos.id, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 secara umum berjalan sesuai rencana dan lebih siap dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru akan muncul pada tahap pelaksanaan di Arab Saudi.
Kesiapan teknis, menurutnya, harus dijaga secara maksimal agar tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Di tengah kesiapan tersebut, DPR menyoroti potensi kenaikan biaya haji 2026 yang dipicu oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur). Saat penetapan awal, kurs dolar berada di kisaran Rp16.500, namun kini telah melampaui Rp17.000.
Kenaikan harga avtur yang signifikan turut meningkatkan biaya operasional penerbangan haji.
Marwan menegaskan bahwa tambahan biaya haji tidak boleh dibebankan kepada jemaah. DPR meminta pemerintah segera menyiapkan skema pendanaan alternatif, baik melalui APBN maupun sumber lain, agar penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan lancar tanpa memberatkan masyarakat.
Untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, DPR juga telah meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan perhitungan menyeluruh guna menutup potensi selisih anggaran. Upaya tersebut mencakup efisiensi serta optimalisasi dana haji yang tersedia.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut bahwa dinamika geopolitik global turut berpotensi memengaruhi biaya haji 2026.
Perubahan rute penerbangan akibat konflik internasional dapat memperpanjang waktu tempuh sekaligus meningkatkan biaya operasional.
Selain faktor biaya, DPR juga menyoroti aspek teknis penyelenggaraan, termasuk distribusi kartu nusuk yang menjadi akses layanan jemaah selama di Tanah Suci. Marwan menekankan bahwa kartu tersebut harus sudah dibagikan di Indonesia sebelum keberangkatan guna menghindari kendala seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Ketua BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, memastikan pihaknya terus melakukan mitigasi risiko keuangan, termasuk menjaga likuiditas dan kesiapan dana dalam menghadapi berbagai kemungkinan.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah bersama DPR berkomitmen menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keselamatan jemaah, serta stabilitas biaya haji 2026.
