Metapos.id, Jakarta – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mendesak pemerintah Kuba segera mengubah arah politiknya melalui reformasi yang nyata. Ia menilai langkah tersebut perlu dilakukan sesegera mungkin demi menciptakan perdamaian, kemakmuran, dan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Kuba.
Pernyataan itu disampaikan Rubio dalam rangka memperingati demonstrasi besar yang terjadi di Kuba pada 11 Juli 2021. Aksi tersebut menjadi salah satu gelombang protes terbesar terhadap pemerintah Kuba dalam beberapa dekade terakhir.
“Para pemimpin Kuba harus memilih untuk berkomitmen pada reformasi nyata, perdamaian, dan kemakmuran. Segera lakukan ini sebelum terlambat,” kata Rubio. Ia tidak menjelaskan langkah lanjutan yang akan diambil apabila pemerintah Kuba menolak seruan tersebut.
Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional yang menurut Washington berasal dari rezim komunis Kuba. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan politik dan ekonomi di negara tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Amerika Serikat juga meningkatkan tekanan melalui berbagai kebijakan sanksi terhadap Kuba. Langkah tersebut dinilai memperburuk krisis ekonomi yang tengah dihadapi negara kepulauan di kawasan Karibia itu.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump menandatangani kebijakan yang memungkinkan pengenaan tarif terhadap impor dari negara-negara pemasok minyak ke Kuba. Pemerintah AS juga menyatakan keadaan darurat terkait dugaan ancaman keamanan nasional yang dikaitkan dengan Kuba.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba memang telah lama diwarnai ketegangan, terutama terkait isu demokrasi, hak asasi manusia, dan kebijakan ekonomi. Embargo ekonomi yang diberlakukan Washington selama puluhan tahun juga masih menjadi salah satu sumber perselisihan kedua negara.
Hingga kini, pemerintah Kuba belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan terbaru Marco Rubio. Situasi tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian di tengah hubungan bilateral kedua negara yang masih diliputi ketegangan.
