Metapos.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengaku khawatir atas ancaman aksi mogok nasional yang disampaikan sejumlah asosiasi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mengganggu jalannya program pemerintah yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.
Netty menilai ancaman itu muncul karena para mitra merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan program. Sebagai mitra strategis, Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai perlu mengedepankan prinsip kesetaraan dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan para pengelola dapur.
Ia meminta pemerintah segera menghadirkan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pemerintah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Menurut Netty, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi para mitra yang telah mengeluarkan investasi untuk membangun dapur, melengkapi fasilitas, hingga memperoleh sertifikasi dan pembiayaan dari perbankan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menyatakan pihaknya siap melakukan aksi “gembok dapur” secara nasional apabila tata kelola program tidak segera diperbaiki hingga 17 Agustus 2026.
Ia menilai para mitra tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal mereka telah memiliki surat keputusan resmi serta menginvestasikan dana besar untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Selain itu, asosiasi juga menyoroti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan.
