Metapos.id, Jakarta – Ketentuan mengenai pemberian pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden kini menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian materiil tersebut diajukan terhadap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Para pemohon mempersoalkan belum adanya penjelasan terperinci mengenai kriteria pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, baik secara hormat maupun tidak dengan hormat.
Pasal tersebut mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang mengakhiri masa jabatan dengan hormat berhak mendapatkan pensiun. Akan tetapi, para pemohon menilai aturan itu belum menetapkan indikator yang jelas untuk menentukan pemberhentian tidak dengan hormat.
Menurut mereka, ketidakjelasan tersebut dapat memicu ketidakpastian hukum. Sebab, penentuan hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden dinilai masih bergantung pada keputusan politik MPR tanpa kriteria yang tegas dalam undang-undang.
Para pemohon juga menganggap ketentuan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil.
Perkara ini telah tercatat secara resmi di MK dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.
Tiga orang tercatat sebagai pemohon dalam gugatan tersebut, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Melalui petitumnya, mereka meminta MK menetapkan sejumlah kriteria pemberhentian dengan hormat. Kategori tersebut meliputi meninggal dunia, mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan karena perampingan atau alasan lain di luar pelanggaran.
Adapun pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku bagi pejabat yang dipidana atas kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah jabatan, maupun melakukan perbuatan tercela.






