Metapos.id, Jakarta — Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri pada Senin (16/11). Pertemuan tersebut membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, regulasi mengenai penyadapan masih membutuhkan kejelasan. Pasalnya, hingga kini belum ada undang-undang yang secara menyeluruh mengatur batasan, mekanisme, serta prosedur pelaksanaannya.
Ia menyoroti adanya perbedaan ketentuan terkait kebutuhan izin pengadilan dan durasi penyadapan. Karena itu, DPR menilai diperlukan aturan yang memberikan kepastian hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menyampaikan sejumlah poin yang dinilai perlu dimuat dalam RUU Penyadapan.
Salah satu usulannya berkaitan dengan pembatasan target penyadapan. Menurut Dedy, tindakan tersebut harus memiliki sasaran yang jelas dan terbatas, khususnya untuk kepentingan keamanan dalam negeri serta penanganan tindak kejahatan dengan ancaman serius.
Ia juga menekankan bahwa penyadapan tidak boleh digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu.
Selain pembatasan sasaran, Polri mengusulkan agar pelaksanaan penyadapan didasarkan pada persetujuan tertulis dari pejabat berwenang. Dedy menyebut masa penyadapan di lingkungan Polri dibatasi selama satu bulan.
Setiap prosesnya juga perlu dilengkapi dokumentasi yang memuat identitas pihak pengusul, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dedy turut menegaskan bahwa seluruh rekaman dan catatan aktivitas penyadapan harus tersimpan dengan baik. Dokumen tersebut tidak boleh dimanipulasi maupun dihapus.
Dari sisi pengawasan, Polri mengusulkan keterlibatan Kepala Baintelkam, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam mengawasi setiap tahapan penyadapan.
Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan penyadapan perlu dikenai sanksi tegas. Bentuk penindakannya mencakup hukuman pidana, sanksi etik, hingga tindakan disiplin, baik terhadap petugas pelaksana maupun pihak yang memberikan perintah.
Pembahasan RUU Penyadapan juga mendapat perhatian setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan peluang percepatan pembahasan regulasi tersebut. Hal itu menyusul mencuatnya dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
RUU Penyadapan telah tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Dengan demikian, pembahasan bersama berbagai pihak diharapkan dapat memperjelas landasan hukum dan mekanisme pengawasan penyadapan.






