Metapos.id, Jakarta – ASEAN membuka peluang memulihkan representasi politik Myanmar setelah lima tahun negara tersebut mengalami krisis akibat kudeta militer. Namun, langkah itu hanya dapat dilakukan jika Myanmar memenuhi sejumlah persyaratan.
Peluang tersebut tertuang dalam dokumen ASEAN Leaders’ Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus hasil pertemuan para pemimpin ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Dalam dokumen tersebut, ASEAN menegaskan Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC) tetap menjadi acuan utama penyelesaian krisis Myanmar.
“Kami juga mendorong kemajuan substantif dalam implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) dan menekankan perlunya ASEAN untuk menyesuaikan keterlibatannya dengan Myanmar berdasarkan perkembangan di lapangan, dengan cara yang dapat mendorong kemajuan lebih lanjut dalam pelaksanaan 5PC tersebut,” demikian isi poin kedua dikutip dari CNN Indonesia, Senin (16/11/2026).
Konsensus yang disepakati pada 2021 itu mencakup penghentian kekerasan, dialog damai, mediasi utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
Pemulihan Politik Dilakukan Bertahap
Dalam poin 25, ASEAN menyatakan akan menjalankan pendekatan bertahap berdasarkan perkembangan situasi di Myanmar.
“Dengan syarat adanya kemajuan yang berkelanjutan dan konkret dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin (5PC) oleh Myanmar, ASEAN dapat mempertimbangkan pemulihan penuh representasi politik Myanmar secara bertahap,” lanjut dokumen tersebut.
Untuk sementara, ASEAN tetap mempertahankan kebijakan representasi non-politik Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan Menteri Luar Negeri.
Namun, partisipasi Myanmar dalam sejumlah pertemuan badan sektoral ASEAN di tingkat menteri dapat berlangsung tanpa pembatasan.
Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro sebelumnya mengatakan kehadiran pemimpin dan Menlu Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi kali ini kemungkinan belum tercapai.
“[Pembahasan ini] akan dipercayakan ke Singapura,” kata Maria kepada Kyodo News pada Sabtu.
Singapura dijadwalkan memegang presidensi ASEAN pada 2027. Sementara itu, krisis Myanmar masih menjadi perhatian setelah sejumlah tokoh, termasuk Aung San Suu Kyi, ditahan menyusul kudeta militer yang dipimpin Min Aung Hlaing.







