Metapos.id, Jakarta – Pemerintah Jepang berencana memperketat pengawasan penggunaan media sosial dan layanan internet oleh anak-anak. Rancangan pedoman terbaru meminta orang tua dan wali membatasi paparan konten digital serta mendampingi aktivitas daring sesuai usia anak.
Dilansir dari CNN draf yang disusun Badan Anak dan Keluarga Jepang tersebut bertujuan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Pemerintah membagi anak berusia di bawah 18 tahun ke dalam enam kelompok usia dengan pendekatan pengawasan berbeda, Kamis (11/11/2026).
Anak berusia hingga dua tahun menjadi kelompok yang mendapat perhatian khusus. Pada tahap ini, orang tua diminta mengutamakan interaksi langsung karena perkembangan fisik dan mental anak sedang berlangsung.
Orang tua juga diharapkan memilih konten yang boleh ditonton serta membatasi waktu penggunaan perangkat digital. Sementara itu, akses ke media sosial dan layanan internet perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak.
Pengawasan Disesuaikan dengan Usia Anak
Untuk kelompok usia 6-9 tahun, perangkat digital mulai diperkenalkan sebagai sarana pendidikan. Pemerintah mengusulkan agar anak mendapat ruang lebih besar untuk berpikir mandiri dan mengambil keputusan saat menjelajahi internet.
Meski demikian, kebebasan tersebut tetap perlu diberikan dalam lingkungan digital yang aman dan sesuai usia.
Berbeda dengan kelompok tersebut, anak berusia 13-15 tahun mulai aktif berinteraksi melalui media sosial. Karena itu, rancangan pedoman meminta orang tua menghormati kemandirian dan privasi mereka, bukan mengendalikan seluruh aktivitas daring.
Sekolah dan Platform Digital Ikut Dilibatkan
Pemerintah Jepang juga meminta sekolah berperan dalam membekali anak dengan kemampuan memahami dan menilai risiko penggunaan media sosial.
Selain itu, penyedia layanan digital didorong membangun sistem yang memudahkan anak mencari bantuan, meminta saran, serta melaporkan masalah yang ditemui di internet.
Japan Times melaporkan, Badan Anak dan Keluarga Jepang berharap rancangan tersebut dapat dibahas lebih lanjut melalui pertemuan panel ahli sebelum ditetapkan sebagai pedoman resmi.
Jika diterapkan, pedoman ini akan menjadi acuan bagi orang tua, sekolah, dan penyedia layanan digital dalam melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan media sosial dan internet.
