Metapos.id, Jakarta — Penyidik Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari 10 saksi dan tiga ahli untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman perkara yang kini memasuki tahap penyidikan.
Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli merupakan salah satu upaya kepolisian untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana tersebut. Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, dikutip Rabu (4/11/2026).
“Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli,” kata Asep.
Dalam proses pengusutan, polisi turut mengumpulkan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Barang yang disita terdiri dari 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Asep menyebut dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah kalangan, bukan hanya Presiden Prabowo Subianto. Beberapa pihak yang diduga menjadi korban di antaranya politikus, organisasi masyarakat, kalangan pengusaha, hingga media.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aktivitas tersebut diduga terjadi dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka disebut memerintahkan penyadapan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum, sekaligus berupaya menghilangkan rekam jejak aktivitas tersebut.
“Modus operandi pada 2025-2026 para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa ada kaitan dengan penegakan hukum, dan menghapus jejak log untuk menghilangkan jejak tersebut,” ujar Asep.
Sejalan dengan perkembangan penyidikan, Bareskrim telah menetapkan tiga anggota Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Ketiganya diduga terlibat dalam rangkaian tindakan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE yang memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
