Metapos.id, Jakarta – Pemerintah China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Partai Komunis China dan militer. Sedikitnya 33 pejabat tinggi dikonfirmasi telah dipecat, menjadi jumlah terbanyak yang tercatat dalam pembersihan internal partai tersebut.
Mengutip laporan AFP, Sabtu (30/10/2026), seorang pejabat senior China menyebut pemerintah telah memberantas “bahaya tersembunyi yang serius” di lingkungan partai dan militer.
Konfirmasi pemecatan tersebut disampaikan media pemerintah China setelah sidang pleno Komite Sentral selama empat hari berakhir pada Kamis (29/10/2026). Pertemuan itu mengadopsi keputusan mengenai penguatan tata kelola partai secara menyeluruh dan ketat, termasuk upaya menekan praktik korupsi di kalangan kader.
Salah satu nama yang masuk dalam daftar pemecatan adalah Zhang Youxia, mantan anggota Politbiro sekaligus jenderal dengan pangkat tertinggi di militer China. Pencopotan Zhang dari Partai Komunis mengonfirmasi langkah penindakan yang sebelumnya telah dilakukan setelah penyelidikan dugaan korupsi selama beberapa bulan.
Nama lainnya adalah Ma Xingrui, mantan pejabat tinggi di wilayah Xinjiang. Ia sebelumnya dilaporkan dicopot dari seluruh jabatannya setelah muncul sejumlah tuduhan, termasuk nepotisme dan penyuapan.
Wakil Sekretaris Komite Sentral untuk Inspeksi Disiplin (CCDI), Zhang Fuhai, mengatakan lembaganya telah menjatuhkan sanksi kepada 7,9 juta orang sejak 2012.
“Kami lebih memilih untuk menyinggung ribuan orang daripada mengecewakan 1,4 miliar penduduk,” kata Zhang dalam pernyataannya.
Ia menegaskan pemberantasan korupsi akan terus diperkuat, terutama di sektor yang memiliki pemusatan kekuasaan, pengelolaan dana besar, dan sumber daya melimpah.
Namun, sejumlah analis menilai langkah pembersihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kebijakan itu juga dipandang dapat memperkuat posisi Xi menjelang Kongres Partai Komunis China yang dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua 2027.
Di sisi lain, para pendukung pemerintah menilai kampanye tersebut diperlukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih. Dengan pemecatan terbaru ini, pengawasan terhadap pejabat partai dan militer diperkirakan tetap menjadi agenda penting pemerintahan Xi Jinping.
