Metapos.id, Jakarta – Greenpeace Indonesia menggelar demonstrasi damai di kawasan Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Aksi ini digelar bertepatan dengan peringatan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah aktivis Greenpeace menyampaikan aspirasi dengan membentangkan dua spanduk berukuran besar di atas Patung Selamat Datang. Salah satu spanduk tersebut memuat seruan, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mendesak pemerintah mengambil langkah lebih konkret dalam menghadapi krisis iklim. Menurutnya, dampak persoalan lingkungan semakin dirasakan masyarakat, terutama kalangan pekerja yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari,” ujar Jeanny melansir dari situs Greenpeace Indonesia, dikutip Rabu (21/10/2026).
Ia turut menyoroti beban pengeluaran masyarakat yang meningkat di tengah ketidakpastian pekerjaan dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Jeanny menilai situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah yang sebelumnya berkomitmen memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Aksi tersebut berujung pada dibawanya enam aktivis Greenpeace ke kantor polisi. Namun, hingga berita ini disusun, pihak kepolisian belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai status hukum para aktivis tersebut.
Respons Pemerintah terhadap Aksi Greenpeace
Pemerintah menyatakan menghargai penyampaian aspirasi Greenpeace Indonesia di Bundaran HI dan memandangnya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Isu perubahan iklim dan meningkatnya biaya hidup, menurut pemerintah, merupakan persoalan yang juga menjadi perhatian.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan daya beli masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah terus mengupayakan sejumlah program untuk menekan dampak kerusakan lingkungan sekaligus menjaga kondisi ekonomi rumah tangga.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10).
Dalam penanganan krisis lingkungan, Syahganda menyebut pemerintah meningkatkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo dikatakan memimpin langsung penanganan tersebut serta mengarahkan alokasi tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak.
Selain itu, pemerintah berencana memperkuat penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Syahganda menyebut Prabowo telah meminta agar sanksi diperberat, termasuk dengan mempertimbangkan penggolongan perbuatan tersebut sebagai terorisme ekologi.
Di bidang ekonomi, pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang dapat memengaruhi harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.
Salah satu program yang disiapkan adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 dengan anggaran Rp26,34 triliun. Di dalamnya terdapat penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kilogram kepada 33,24 juta penerima manfaat untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan keluarga.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” tambah Syahganda.
Syahganda berharap tambahan pasokan beras dapat membantu meredam gejolak harga pangan. Sementara itu, kebijakan mempertahankan harga BBM hingga akhir 2026 diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengatur pengeluaran.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” ucap Syahganda.
