Metapos.id, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana penayangan langsung eksekusi mati Nidal Malik Hasan, mantan tentara AS yang divonis bersalah atas penembakan di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009. Hasan dijatuhi hukuman mati setelah membunuh 13 orang dalam insiden tersebut.
Sebelumnya, Trump menilai siaran langsung eksekusi dapat menjadi peringatan bagi publik mengenai cara Amerika Serikat menangani teroris. Ia bahkan menyebut tayangan tersebut “mungkin akan menjadi pencegah yang ampun bagi dunia untuk menyaksikan bagaimana AS menangani teroris dan sampah seperti Hasan”.
Namun, Trump kemudian mengubah sikapnya. Ia menyatakan bahwa sebagian masyarakat tidak ingin menyaksikan eksekusi melalui siaran langsung maupun media visual lainnya.
Trump sebelumnya telah menyetujui hukuman mati dengan regu tembak untuk Hasan. Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosial X pada Senin (5/10/2026).
“Menteri Perang Pete Hegseth telah merekomendasikan dan Presiden Donald J Trump telah menyetujui hukuman mati dengan regu tembak Angkatan Darat AS untuk teroris terpidana Nidal Malik Hasan, jihadis yang menembak tentara Amerika yang tak bersenjata di Fort Hood pada 2009,” kata dia di X dikutip dari berbagai sumber, Jumat (16/10/2026).
Rencana eksekusi yang dijadwalkan pada 3 Desember itu sebelumnya disebut akan disiarkan secara langsung. Jika terlaksana, penayangan tersebut berpotensi menjadi siaran langsung eksekusi legal pertama yang diketahui publik, menurut sejumlah pakar hukuman mati yang diwawancarai Reuters.
Eksekusi hukuman mati umumnya dilakukan secara tertutup di dalam fasilitas penjara. Meski rekaman eksekusi terkadang beredar setelah kejadian, siaran langsung kepada publik bukanlah praktik yang lazim.
Salah satu contohnya adalah eksekusi gantung mantan pemimpin Irak Saddam Hussein pada 2006. Rekaman peristiwa tersebut beredar melalui internet dan stasiun televisi, tetapi eksekusinya tidak disiarkan secara langsung.
Rencana penayangan eksekusi Hasan pun menjadi sorotan karena berbeda dari praktik yang selama ini berlaku di Amerika Serikat.
