Metapos.id, Jakarta — Pemerintah memastikan persediaan beras nasional masih mencukupi. Bahkan, jumlah stok saat ini disebut telah melebihi 4 juta ton. Meski demikian, harga beras di tingkat pasar masih menjadi perhatian pemerintah.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mempertanyakan kondisi tersebut. Menurutnya, tingginya harga beras semestinya tidak terjadi ketika pasokan nasional tersedia dalam jumlah besar.
Pemerintah, kata Amran, telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Kebijakan tersebut ditujukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
“Dulu, kalau tidak ada stok, harga naik kan? Wah, menterinya salah nih. Import. Sekarang banyak beras, apa alasannya lagi? Tidak import, apa alasannya lagi? Berarti memang ada mafia dari dulu. Ini harus diberesin,” tegasnya dikutip dari berbagai sumber, Jumat (25/9/2026).
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperbanyak intervensi di pasar. Operasi pasar dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan beras sekaligus membantu menahan tekanan harga.
Selain operasi pasar, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut diperkuat dengan tambahan pasokan.
“Kita sekarang operasi pasar. Kemudian bantuan pangan beras disalurkan untuk 33,24 juta orang seluruh Indonesia. Kemudian beras SPHP ada penambahan 1 juta ton untuk stabilitas harga,” ujar Amran.
Pemerintah berharap sejumlah langkah tersebut dapat memberikan dampak terhadap harga beras di pasaran. Kondisi stok dan perkembangan harga juga terus dipantau untuk menentukan langkah intervensi selanjutnya.
Amran juga menyoroti mekanisme perdagangan beras dari tingkat produsen hingga konsumen. Menurutnya, jumlah stok yang besar seharusnya dapat menjadi faktor pendukung dalam menjaga harga tetap stabil.
Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan beras. Pengawasan terhadap tata niaga dan dugaan pelanggaran dalam distribusi juga menjadi perhatian.
“Nggak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan,” kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Dalam penanganan kasus perberasan, Amran menyebut pemerintah telah memproses 102 tersangka. Penindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perdagangan beras.
“Tersangka ada 102 tersangka. Sampai detik ini untuk beras,” beber Amran.
Pemerintah juga tengah menindaklanjuti kasus yang melibatkan sekitar 25 perusahaan terkait beras fortifikasi. Jika ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan, pemerintah dapat menariknya dari peredaran dan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, ketersediaan cadangan beras nasional disebut masih cukup untuk mendukung intervensi pemerintah. Stok yang mencapai lebih dari 4 juta ton menjadi salah satu instrumen untuk menjaga pasokan pangan.
Dengan operasi pasar, bantuan pangan, penguatan SPHP, serta pengawasan terhadap tata niaga, pemerintah berupaya menjaga harga beras tetap terkendali. Langkah penegakan hukum juga dilakukan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
