Metapos.id, Jakarta — Supriyono alias Botok bersama perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengungkapkan kekecewaan karena tidak mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.
AMPB mendatangi Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan sejumlah aspirasi kepada lembaga legislatif, salah satunya terkait proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dalam agenda tersebut, rombongan AMPB tidak bertemu Puan. Mereka justru diterima oleh sejumlah pimpinan DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa di ruang Abdul Muis.
Salah satu perwakilan AMPB, Teguh Istiyanto, kemudian meminta pimpinan DPR memberikan kesempatan kepada massa aksi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ia menjelaskan bahwa peserta aksi tidak hanya berasal dari Pati. Sejumlah massa juga datang dari daerah lain dengan tujuan menyampaikan suara mereka kepada DPR.
“Ini di depan, itu ada rakyat Indonesia, Pak. Di depan sana, itu bukan aktivis, Pak. Rakyat murni, Pak. Yang pengin bersuara. Tolong, entah nanti melalui perwakilan, tolong temui, ya Pak, ya? Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh, Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya. Ada yang dari Bali. Tolong,” kata Teguh ke pimpinan DPR, di kutip dari berbagai sumber (28/08/26).
Teguh juga menyinggung posisi Puan yang tidak tampak ketika rapat paripurna membahas perkembangan RUU Perampasan Aset.
Ia menilai kehadiran Ketua DPR dalam rapat tersebut diperlukan, terutama ketika lembaga legislatif tengah membahas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir.
Ini namanya menyepelekan negara. Untuk selanjutnya, saya minta untuk semua sidang semua anggota itu hadir. Ini memikirkan negara kok nggak hadir,” ungkapnya.
Puan kemudian terlihat menghadiri rapat paripurna ketika pembahasan telah memasuki agenda pembicaraan tingkat II.
Dalam tahapan tersebut, DPR membahas pengambilan keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Sebelumnya, Puan memang belum terlihat saat penyampaian perkembangan RUU Perampasan Aset pada bagian awal rapat paripurna.
Pada waktu bersamaan, sejumlah pimpinan DPR memilih menerima perwakilan AMPB di ruang Abdul Muis. Setelah pertemuan tersebut, Puan bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati memimpin jalannya rapat paripurna.
Usai rapat, Puan memberikan keterangan kepada wartawan yang meliput kegiatan di kompleks parlemen. Ia menjelaskan alasan dirinya tidak berada di ruang sidang pada awal agenda.
Puan menyampaikan bahwa pimpinan DPR memiliki pembagian tugas untuk menjalankan berbagai agenda yang berlangsung di lingkungan parlemen.
Sementara itu, aksi AMPB di depan Gedung DPR menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Dalam aksinya, massa turut mendorong agar pembahasan RUU Perampasan Aset terus mendapat perhatian dari DPR.
