Metapos.id, Jakarta – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas menghadapi sejumlah hambatan. BNPB menyebut kondisi sumber air yang semakin berkurang dan letaknya kian jauh dari lokasi kebakaran menjadi salah satu persoalan di lapangan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan keterbatasan tersebut berdampak pada pemadaman melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter water bombing.
“Kendala di lapangan untuk operasi darat tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api,” Ujar Berton, dikutip dari berbagai sumber, Senin (24/8/2026).
Menurut Berton, kendala serupa juga terjadi dalam operasi pemadaman dari udara. Sumber air yang menjadi lokasi pengambilan air untuk bucket water bombing mulai berkurang, sementara jaraknya dari titik api semakin jauh.
“Untuk operasi udara, sumber air untuk pengambilan air dari bucket water bombing mulai surut dan semakin jauh dari fire spot,” ujarnya.
Selain keterbatasan sumber air, kondisi angin di sekitar lokasi kebakaran turut menjadi tantangan. Angin yang bertiup kencang membuat helikopter lebih sulit bermanuver, ditambah jarak pandang yang terbatas.
“Angin di sekitar fire spot bertiup kencang sehingga menyulitkan untuk manuver helikopter. Kondisi jarak pandang yang terbatas,” kata Berton.
BNPB terus menjalankan penanganan karhutla melalui operasi darat dan udara di enam wilayah prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Operasi tersebut mencakup patroli udara, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca (OMC) yang disesuaikan dengan kondisi cuaca dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Berton menyampaikan bahwa water bombing bukan menjadi metode utama dalam penanganan karhutla. Helikopter digunakan untuk membantu operasi pemadaman yang dilakukan oleh tim darat.
BNPB juga mempersiapkan armada untuk operasi modifikasi cuaca serta memastikan ketersediaan bahan semai di sejumlah wilayah prioritas.
