Metapos.id, Jakarta — Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pelebaran defisit APBN pada kuartal I 2026 bukan merupakan sinyal pemerintah kehilangan kendali atas kondisi fiskal nasional.
Dalam siniar Bukan Kaleng-Kaleng yang tayang pada Rabu (10/6/2026), Dony menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengubah pola belanja negara yang selama ini terkonsentrasi di akhir tahun menjadi lebih awal sejak awal tahun anggaran.
“Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design,” ujar Dony.“Ini juga perlu diluruskan, termasuk kepada pengamat, kepada ekonom, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia.”
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN hingga akhir Maret 2026 tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menjadi perhatian karena merupakan defisit triwulan pertama terbesar yang pernah tercatat, mengingat pada periode awal tahun APBN umumnya masih berada dalam posisi surplus.
Menanggapi hal itu, Dony menilai kondisi tersebut perlu dipahami dalam konteks perubahan strategi belanja pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun realisasi belanja negara cenderung menumpuk pada bulan-bulan terakhir, sehingga efek ekonominya hanya dirasakan dalam waktu yang relatif singkat.
“Dulu itu bulan November, Desember dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan,” katanya.
Menurut Dony, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih mengakselerasi belanja sejak awal tahun agar dampak penggandanya (multiplier effect) dapat mendorong aktivitas ekonomi lebih lama.
Konsekuensinya, pengeluaran negara muncul lebih cepat dibanding penerimaan yang masuk secara bertahap sehingga defisit pada kuartal pertama terlihat lebih besar.
Untuk menggambarkan logika tersebut, Dony memberikan ilustrasi sederhana.
“Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama,” jelasnya.
Ia menambahkan, perkembangan penerimaan negara mulai menunjukkan tren positif.
“Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan,” ujarnya.
Menjawab kekhawatiran mengenai potensi kenaikan utang akibat percepatan belanja, Dony menegaskan bahwa ruang fiskal Indonesia tetap dibatasi aturan yang berlaku.
“Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dony mengatakan fokus pemerintah bukan sekadar memperbesar belanja, tetapi memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak produktif bagi perekonomian.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk belanja yang dinilai mampu menciptakan nilai tambah bagi pembangunan sumber daya manusia sekaligus ekonomi daerah.
Dony juga menanggapi kritik terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 5,61 persen yang dinilai terlalu bertumpu pada belanja pemerintah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh empat komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto.
Ia berpendapat konsumsi rumah tangga dan ekspor neto bersifat mengikuti karena pertumbuhan keduanya bergantung pada terciptanya produktivitas dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran aktif melalui penguatan investasi dan percepatan pembangunan.
“Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah. Contohnya Cina, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah,” katanya.
Dony juga menilai Indonesia masih menerapkan pendekatan fiskal yang relatif konservatif dibanding sejumlah negara lain.
“Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus. Seharusnya belanja pemerintahnya diperbesar lagi,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menambah warna dalam perdebatan mengenai arah kebijakan fiskal nasional, terutama di tengah kritik sejumlah ekonom terhadap pelebaran defisit yang terjadi pada awal tahun.
