Metapos.id, Jakarta – Pemerintah memberikan tanggapan atas berbagai kritik mengenai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap setiap masukan yang berkembang di tengah masyarakat.
Qodari mengatakan Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap agenda internasional. Oleh karena itu, pemerintah terlebih dahulu mengkaji manfaat yang akan diperoleh Indonesia sebelum memutuskan kunjungan ke luar negeri.
Menurutnya, manfaat tersebut tidak hanya berkaitan dengan diplomasi. Pemerintah juga mempertimbangkan peluang kerja sama ekonomi, investasi, hingga kepentingan strategis jangka panjang bagi Indonesia.
Di sisi lain, Qodari menjelaskan perjalanan Presiden Prabowo ke Paris, Prancis, pada 26-29 Mei 2026. Ia menegaskan agenda resmi yang disiapkan pemerintah sejak awal hanya berfokus pada kunjungan ke Prancis.
Karena itu, pemerintah tidak pernah mengumumkan adanya agenda resmi ke negara lain dalam rangkaian lawatan tersebut. Qodari menilai informasi yang beredar di luar jadwal resmi tidak dapat dijadikan acuan pemerintah.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono telah menyampaikan rencana kunjungan tersebut sejak April 2026. Dengan demikian, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron merupakan agenda yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya.
Qodari juga menyebut kunjungan itu menjadi bentuk balasan diplomatik setelah Macron berkunjung ke Indonesia pada 2025. Sementara itu, kedua pemimpin memanfaatkan pertemuan tersebut untuk membahas sejumlah kerja sama yang menjadi kepentingan bersama.
Pemerintah menilai komunikasi yang intensif dengan Prancis penting untuk memperkuat hubungan bilateral. Selain itu, kedua negara terus menjajaki peluang kolaborasi baru di berbagai sektor strategis yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat.
