Metapos.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkap maraknya kasus scam call yang mencatut nama anggota DPR. Modus ini dilakukan dengan berpura-pura menjadi pejabat publik lalu meminta sumbangan kepada korban.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Meutya menyebut pihaknya telah memblokir sekitar 3.000 nomor telepon terkait kasus tersebut. Langkah ini dilakukan setelah banyak laporan masuk dari masyarakat.
Menurut Meutya, modus impersonation seperti ini menjadi salah satu aduan yang paling sering diterima Komdigi. Banyak pelaku memanfaatkan nama pejabat publik untuk meyakinkan korban agar memberikan uang atau data pribadi.
Selain kasus scam call berkedok anggota DPR, Komdigi juga memblokir sekitar 2.500 nomor telepon lain yang terindikasi melakukan penipuan. Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan operator seluler di Indonesia.
Tak hanya itu, terdapat sekitar 13.000 nomor telepon tambahan yang diblokir karena terlibat aktivitas ilegal. Kasusnya meliputi investasi online fiktif, judi online, hingga penipuan jual beli daring.
Meutya menilai jumlah nomor yang berhasil diblokir sebenarnya bisa lebih besar. Namun, hal itu bergantung pada kesadaran masyarakat untuk aktif melaporkan nomor mencurigakan.
Ia mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menerima telepon atau pesan yang diduga merupakan penipuan. Laporan tersebut akan membantu proses pemblokiran dan pemutusan akses lebih cepat.
Komdigi sendiri terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital yang merugikan masyarakat. Kerja sama dengan operator seluler juga terus dilakukan untuk menekan penyebaran nomor penipuan.
Pemerintah berharap masyarakat semakin waspada terhadap berbagai modus scam call yang terus berkembang. Penggunaan identitas pejabat publik dinilai menjadi salah satu trik yang sering dipakai pelaku untuk memancing kepercayaan korban.
Melalui langkah pemblokiran ini, Komdigi berharap dapat mengurangi potensi kerugian masyarakat akibat penipuan digital. Edukasi dan partisipasi publik dinilai menjadi kunci penting dalam memerangi scam call di Indonesia.
