Metapos.id, Jakarta — DPR menyoroti sistem pendidikan di lingkungan Polri dalam rapat bersama pejabat pendidikan kepolisian.
Dalam rapat tersebut, anggota dewan menyampaikan berbagai kritik. Mereka menilai sistem saat ini belum membentuk polisi yang siap turun ke lapangan.
Salah satu kritik datang dari mantan Wakapolri, Adang Daradjatun. Ia mempertanyakan durasi pendidikan Bintara yang hanya berlangsung lima bulan.
Menurutnya, waktu itu terlalu singkat. Akibatnya, lulusan dinilai belum memiliki kemampuan yang memadai.
Bahkan, ia menyebut polisi hanya menguasai dasar seperti hormat, baris, dan lari. Oleh karena itu, ia mendorong Polri memperpanjang masa pendidikan.
Selain itu, ia juga meminta penambahan anggaran. Tujuannya agar kualitas pelatihan bisa meningkat secara signifikan.
Ia menegaskan Bintara merupakan tulang punggung Polri. Karena itu, pendidikan mereka harus lebih serius dan mendalam.
Di sisi lain, DPR juga menyoroti kualitas pendidikan lanjutan. Mereka menilai banyak anggota belum memahami proses penyidikan dengan baik.
Sementara itu, anggota DPR Safaruddin mengangkat isu berbeda. Ia menyoroti dugaan adanya taruna Akpol “titipan”.
Menurutnya, praktik tersebut membuka celah bagi calon bermasalah untuk masuk. Dugaan ini muncul karena masih ada kasus kekerasan di lingkungan pendidikan polisi.
Karena itu, ia meminta Polri melakukan evaluasi menyeluruh. Dengan begitu, proses rekrutmen dan pendidikan bisa lebih transparan serta akuntabel.
