Metapos.id, Jakarta – Kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga dipicu tekanan ekonomi keluarga serta keterbatasan akses pendidikan, menjadi perhatian serius jajaran Kepolisian Republik Indonesia.
Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menginstruksikan seluruh kapolres di Indonesia untuk lebih intens turun langsung ke masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program-program pemerintah.
Dalam pernyataannya, Jumat (6/2/2026), Dedi menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting untuk melihat kondisi nyata warga di lapangan. Ia menilai, tragedi serupa tidak boleh kembali terjadi di kemudian hari.
Dedi menyebut, negara sejatinya telah menyiapkan berbagai skema bantuan melalui APBN 2026. Namun, tantangan terbesar masih berada pada aspek implementasi serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara faktual, bantu proses validasi data, serta dampingi masyarakat agar mampu mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan rancangan APBN 2026 yang komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, meliputi sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, peran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat, terutama oleh kelompok rentan yang kerap mengalami kendala informasi dan birokrasi.
Dalam pelaksanaannya, Polri akan terlibat dalam pengawalan serta sosialisasi berbagai program pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas, PBI JKN, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dedi menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah harus diukur dari validitas data, verifikasi langsung di lapangan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara benar-benar hadir di tengah rakyat, khususnya bagi keluarga miskin ekstrem,” pungkasnya.
