METAPOS -Jakarta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 masih tergolong lambat. Padahal, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.
Menurut Purbaya, rendahnya serapan anggaran membuat dana pemerintah daerah (Pemda) menumpuk di perbankan. Ia mencatat terdapat dana mengendap hingga Rp 234 triliun di bank.
Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Purbaya menekankan pentingnya pengelolaan dana yang bijak oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim pengelola keuangan daerah. Ia mengingatkan agar dana tidak dibiarkan mengendap terlalu lama dan mendorong percepatan belanja produktif.
Belanjakan dana secara produktif dan jangan menunggu hingga akhir tahun. Jaga pula tata kelola serta integritas karena kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp 712,8 triliun, atau 51,3% dari total pagu Rp 1.389 triliun. Angka ini tercatat lebih rendah 13,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Purbaya merinci, belanja pegawai relatif stabil dengan penurunan tipis 0,7%, namun belanja modal hanya mencapai Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31%. Sementara itu, belanja barang dan jasa turun 10,5% dan belanja lainnya anjlok 27,5%.
Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Percepatan realisasi belanja, terutama yang produktif, harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito,” tutup Purbaya
