Metapos.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 pada Rabu (7/8/2025).
Sri Mulyani menuturkan, banyak masyarakat yang merasa profesi guru dan dosen tidak dihargai oleh negara karena penghasilannya relatif kecil. “Sering saya temukan di media sosial, ada yang mengatakan menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar,” ucapnya, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, pemberian gaji guru dan dosen merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Jika hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dikhawatirkan kesejahteraan para pendidik tersebut tetap terbatas. Oleh karena itu, ia membuka kemungkinan adanya partisipasi dari masyarakat untuk turut membantu meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
“Ini menjadi tantangan keuangan negara. Apakah semuanya harus ditanggung APBN, atau ada partisipasi masyarakat?” kata Sri Mulyani.
Insentif dan BSU untuk Guru
Sebelumnya, pemerintah memberikan “kado” HUT ke-80 Republik Indonesia berupa insentif untuk guru non-ASN, Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pendidik PAUD non-formal, serta bantuan afirmasi penyelesaian kualifikasi akademik S1/D-IV.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, program tersebut diberikan untuk mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi guru sebagai garda terdepan pendidikan. Menurutnya, langkah ini merupakan wujud komitmen dalam menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, sejalan dengan UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa insentif bagi guru non-ASN ditetapkan sebesar Rp2,1 juta per tahun, yang dibayarkan sekaligus. Sementara itu, BSU diberikan senilai Rp300.000 per bulan untuk dua bulan, sehingga total Rp600.000 diterima langsung oleh penerima.
