Metapos.id, Jakarta – Penentuan awal Ramadhan 1447 H/2026 M di Indonesia masih menunggu keputusan resmi melalui sidang isbat yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang ini menjadi dasar utama pemerintah dalam menetapkan waktu dimulainya ibadah puasa bagi umat Islam di Tanah Air.
Sidang isbat dijadwalkan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta, dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari lembaga negara, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga pakar ilmu falak dan astronomi. Keputusan yang dihasilkan akan diumumkan secara resmi sebagai pedoman nasional pelaksanaan ibadah Ramadhan.
Dalam proses penetapannya, pemerintah menggunakan metode gabungan hisab dan rukyat. Perhitungan astronomi terkait posisi hilal akan diverifikasi melalui pengamatan langsung di sejumlah titik pemantauan di berbagai wilayah Indonesia.
Sidang tersebut turut dihadiri oleh sejumlah institusi, antara lain Komisi VIII DPR, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, BMKG, BRIN, serta Observatorium Bosscha, bersama perwakilan ormas Islam dan Tim Hisab Rukyat Kemenag.
Di sisi lain, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki dengan menggunakan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Melalui sistem kalender global ini, Muhammadiyah menetapkan awal bulan hijriah secara serentak di tingkat internasional berdasarkan perhitungan astronomi modern, tanpa mengandalkan pengamatan hilal secara lokal.
Sementara itu, berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 yang menetapkan Idulfitri pada 21–22 Maret 2026, awal Ramadhan versi pemerintah diperkirakan berpotensi jatuh pada 19 Februari 2026, dengan asumsi masa puasa berlangsung selama 30 hari.
Namun, tanggal tersebut masih bersifat sementara dan menunggu hasil resmi sidang isbat.
Perbedaan metode penentuan awal bulan hijriah ini membuka kemungkinan terjadinya perbedaan awal puasa antara pemerintah dan Muhammadiyah. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan final akan diumumkan setelah sidang isbat selesai, serta mengimbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi demi menjaga persatuan dan ketenangan dalam menjalankan ibadah.
