Metapos.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tidak memberikan perlindungan politik kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri senior Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini tengah menjadi sorotan publik akibat sejumlah kebijakan kontroversial di masa pemerintahan sebelumnya.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai Prabowo perlu bersikap tegas dan menunjukkan keberpihakan pada keadilan, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, berbagai persoalan dan dugaan pelanggaran di era Jokowi telah menjadi perhatian publik dan dapat menjadi “bumerang” bagi Prabowo jika tidak segera disikapi.
Publik menantikan ketegasan Presiden Prabowo dalam menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu, demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Muslim Arbi, Minggu (2/11/2025).
Muslim menilai, Jokowi kini menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan karena sejumlah kebijakan yang dinilai menimbulkan beban ekonomi dan sosial bagi rakyat serta pemerintahan Prabowo saat ini. Ia menyinggung kontroversi lama soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini belum tuntas, serta berbagai proyek besar yang dinilai belum memberi manfaat maksimal.
Beberapa proyek yang disorot antara lain Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum menunjukkan progres signifikan, serta proyek infrastruktur seperti Bandara Kertajati yang masih terbengkalai.
Bahkan, Menkeu Purbaya pernah menyebut utang negara di era Jokowi mencapai Rp24.000 triliun. Hal ini menunjukkan ketidakterbukaan Jokowi dalam mengelola keuangan negara,” ujar Muslim.
Ia juga menegaskan, dugaan kerugian negara akibat proyek KCJB patut diusut tuntas. Menurutnya, Prabowo harus menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan ruang penuh bagi KPK untuk menindaklanjuti setiap temuan hukum, termasuk jika menyangkut nama Jokowi dan Luhut.
Kalau Jokowi dan Luhut tidak diproses, publik akan menilai Prabowo melindungi keduanya,” tegas Muslim.
Muslim memperingatkan, jika Prabowo bersikap lunak terhadap kedua tokoh tersebut, maka kepercayaan publik bisa merosot tajam.
Rakyat bisa menganggap Prabowo hanya pandai beretorika soal pemberantasan korupsi tanpa tindakan nyata. Apakah ini yang diinginkan Presiden Prabowo?” pungkasnya.
