Jakarta, Metapos.id – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, adanya minat investasi baru yang datang dari perusahaan properti asal Uni Emirat Arab (UEA), yakni Ayedh Dejem Group di ibu kota baru.
Dia bilang, Ayedh Dejem Group telah menyampaikan komitmen investasinya untuk melakukan pembangunan di atas lahan seluas 10 hektare di wilayah IKN.
“Lahan tersebut direncanakan untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan campuran (mixed-use) yang terletak secara strategis di area tanpa pusat perbelanjaan lain dalam radius 5 kilometer,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Kamis, 15 Mei.
Basuki menjelaskan, komitmen investasi itu disampaikan melalui tahap penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dengan Otorita IKN pada 8 Mei lalu.
Sementara itu, CEO Dejem Group Zed Ayesh menjelaskan, pembangunan proyek mixed use tersebut bakal dijalankan secara bertahap seiring dengan pertumbuhan kawasan IKN.
Tak hanya itu, dia juga menyampaikan komitmen sosial Dejem Group untuk turut serta mengakuisisi lahan tambahan seluas empat hektare, yang mana dua hektare di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan masjid demi mendukung kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Nusantara.
“Kami melihat IKN sebagai simbol masa depan Indonesia progresif dan inklusif. Kami sangat percaya bahwa investasi di Nusantara bukan hanya keputusan bisnis, tetapi juga kontribusi nyata dalam membangun pusat peradaban,” katanya.
Lebih lanjut, Zed Ayesh berharap, kolaborasi pembangunan IKN tersebut menjadi awal perjalanan jangka panjang bisnis Ayedh Dejem Group di pasar Indonesia.
Meski begitu, OIKN belum dapat membeberkan berapa nilai investasi yang bakal dikucurkan oleh Ayedh Dejem Group tersebut.
Pasalnya, minat investasi tersebut masih dalam kesepakatan NDA.
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada gelombang investasi senilai Rp132 triliun yang bakal masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Dia menjelaskan, aliran investasi jumbo itu bakal direalisasikan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
“Ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjasamakan dengan badan usaha. Jadi, dengan public private partnership bekerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Ada beberapa kegiatan yang sedang kami proses, totalnya adalah Rp132 triliun,” ujar Basuki dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 23 April.
