Jakarta, Metapos.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ungkapan telah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp3,6 triliun atas pemangkasan anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ini dari catatan teman-teman di perbendaharaan, sejauh ini kita menghemat Rp3,6 triliun, dari perintah yang diberikan sekitar bulan Oktober 2024 setelah Presiden Prabowo Subianto menjabat,” tutur Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta dalam konferensi pers APBN KIta, Senin, 6 Januari.
Menurut Isa atas penghematan yang dilakukan juga menjadi salah satu alasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 bisa ditekan ke 2,29 persen dari PDB dan juga karena adanya efisiensi tidak melakukan berbagai rapat di luar kantor.
Untuk diketahui, defisit APBN 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau sebesar 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun realisasi ini setara 97,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun.
Sekedar mengingatkan dalam Surat Edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian serta para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. Terdapat tujuh poin arahan.
Pertama, menteri/pimpinan lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang dapat dihemat. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L.
Kedua, terhadap belanja perjalanan dinas itu, dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ditetapkan.
Ketiga, bila terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada menteri keuangan.
Keempat, kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dikecualikan untuk dua hal, yakni belanja perjalanan dinas bagi unit yang tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas serta belanja perjalanan dinas tetap, seperti biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.
Kelima, K/L melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan. K/L juga diminta mengoordinasikan pelaksanaan penghematan pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup K/L masing-masing.
Keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb.
Ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh K/L, maka K/L atau satuan kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi tersebut.
