Jakarta, Metapos.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan audit setiap kuartalnya.
Luhut menyampaikan bahwa kemarin pihaknya telah bertemu dan sudah di sampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk dilakukan audit setiap kuartalnya.
“Karena kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan, dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit, sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam, karena butuh waktu untuk perbaikan, tapi program ini sangat baik” jelasnya kepada awak media, Rabu, 12 Maret.
Menurutnya langkah tersebut dilakukan agar program MBG dapat berjalan dengan baik dan penyerapannya lebih baik sehingga akan berdampak pada perekonomian.
“Kita pengen mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.
Luhut menyampaikan, dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun, program ini menjadi salah satu inisiatif strategis yang harus didukung bersama untuk memastikan keberhasilannya.
“Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa, 11 Maret.
Selain menciptakan lapangan kerja, Luhut menyampaikan MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.
Menurutnya keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
“Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel,” tambah Luhut.
Adapun saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar.
Hingga akhir 2025, ditargetkan 32.000 SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
Luhut menyampaikan kehadiran program MBG bukan sekadar program sosial, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.
“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri,” pungkas Luhut.
